Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta pemberhentian Valyano Boni Raphael dari SPN Polda Jabar dievaluasi.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mengatakan bahwa Pupuk Kaltim tidak memiliki kewajiban secara hukum dalam ...
Jakarta, Beritasatu.com - Kuasa hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ronny Talapesy menegaskan, penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR sah secara hukum. Dalam persidangan ...
KPK menerangkan saat Harun Masiku akan kabur ketika hendak diamankan pada awal Januari 2020 . Momen ini diungkapkan dari hasil penyadapan yang dilakukan KPK.